MANUSIA SEBAGAI PENGELOLA ALAM, BUKAN PENGUASA ALAM – Gereja Santa Theresia Sedayu
Loading...
Berita

MANUSIA SEBAGAI PENGELOLA ALAM, BUKAN PENGUASA ALAM

Sejak beberapa tahun yang lalu, kawasan Kecamatan Sedayu, oleh pemerintah Kabupaten Bantul, ditetapkan sebagai kawasan industri. Banyak tanah kemudian di jual untuk kepentingan pemodal besar. Di satu sisi hal ini merupakan potensi. Namun banyak juga dampak negatif yang harus diwaspadai. Jika proses jual beli tanah sudah disetujui, maka masyarakat harus mencermati aturan tentang perindustrian dan lingkungan hidup. Demikian paparan Yohanes Triwidianto, Pr, pastur Paroki St. Theresia Sedayu, dalam sekolah iman dengan judul “Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global,” Selasa (29/1) di Sedayu.

Menjaga kualitas lingkungan hidup adalah penting karena kerusakan lingkungan hidup akan berimbas pada banyak hal. Bahkan kerusakan lingkungan hidup yang meluas bisa memicu bencana global. Kerusakan lingkungan hidup bisa diperparah oleh pencemaran limbah rumah tangga. Keduanya akan bisa memusnahkan sumber daya alam, yaitu tumbuhan dan binatang. Deret akibat berikutnya adalah timbulnya kekacauan iklim global. Kekacauan iklim menimbulkan masalah sosial, yaitu konflik, penyakit, berkurangnya usia produktif, monopoli sumber daya dan lainnya. Semua ini berujung pada ancaman terhadap kehidupan. Maka persoalan lingkungan hidup menuntut tanggung jawab semua orang. Paus Fransiskus menyatakan bahwa bumi merupakan rumah bersama, maka diharapkan tidak dirusak.

Menurut Romo Tri, ada tujuh akar persoalan lingkungan hidup. Pertama, kesalahan cara pandang dan perilaku. Bahwa manusia sebenarnya ditugaskan tidak hanya untuk menguasai alam, namun juga harus melestarikan alam. Juga gagasan bahwa manusia adalah pusat alam, dan lainnya adalah pelengkap. Kedua, kesalahan paradigma dan kebijakan pembangunan. Pada masa Orde Baru, produksi beras digenjot dengan pupuk kimia dan konversi hutan. Jumlah produksi memang meningkat. Namun dalam jangka panjang pupuk kimia dan penggundulan hutan justru merugikan. Ada kesenjangan antara pembangunan ekonomi dan kondisi lingkungan. Ketiga, faktor modernisasi. Demi menunjang produktifitas lahan, tenaman yang seharusnya bergantian antara padi pada musim hujan dan palawija pada musim kemarau, kini menjadi padi, padi dan padi. Bahkan diharapkan bisa tiga kali panen setahun.

Empat, faktor buruknya tata kelola pemerintah. Memang ada aturan tentang pelestarian lingkungan hidup. Namun apa daya ketika aparat yang seharusnya menegakkan aturan ternyata diam saja. Apa lagi jika penegakan hukum justru akan berimbas negatif terhadap kemajuan perekonomian. Demikian juga dengan investasi di daerah. Demi meningkatkan pendapatan asli daerah, maka beberapa aturan tentang pelestarian lingkungan hidup boleh dilanggar. Lima, situasi politik. Isu-isu lingkungan menjadi hangat di daerah terdampak ketika menjelang pemilihan eksekutif dan legislatif. Namun isu-isu ini akan terlupakan ketika proses politik sudah selesai. Bisa juga para pemodal akan mendekati kontestan yang memiliki kebijakan lingkungan yang longgar. Pengusaha tak segan menggelontorkan dana demi memenangkan pihak yang bisa memberi keleluasaan dalam berusaha. Dan ketika nantinya politisi yang didukung pemodal ini menang, maka janji yang dulu saat kesepakatan pengucuran dukungan dana akan ditagih. Jika politisi yang berkuasa ini ingkar janji, maka pemodal bisa mengancam untuk pindah ke negara lain.

Enam, lemahnya komitmen bersama. Ketika aturan dilanggar, biasanya banyak pihak yang saling menunggu. Ketika yang pertama mencetuskan keresahan soal lingkungan tidak di tanggapi oleh pihak-pihak tertentu, maka yang lain akan memilih diam saja, pura-pura tidak tahu. Dan yang ketujuh adalah lemahnya penegakan hukum. Aturan tentang pelestarian lingkungan hidup memang ada. Namun banyak yang enggan untuk menegakkan aturan tersebut, karena yang terdampak oleh kerusakan lingkungan hidup hanyalah masyarakat kecil.

Maka, menurut Romo Tri, ada lima hal yang bisa dilakukan. Pertama, mengubah cara pandang masyarakat. Kedua, mengubah cara pandang pemerintah. Ketiga, beralih kepada industri bersih. Keempat, mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik. Dan kelima, aksi nyata. Keputusan yang bisa berdampak terhadap masyarakat luas, hendaknya memikirkan dampak jangka panjang. Toh masih ada bisnis yang tidak merusak alam. Misalnya mengembangkan wisata alam. Ada gereja yang berjuang untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan pelestarian alam. MIsalnya di daerah hutan sawit. Di dorong ada selang seling antara blok tanaman sawit dan blok tanaman lainnya. Dalam lingkup yang lebih sempit, didorong masyarakat lebih menghemat energi listrik dan mengurangi sampah plastik. Juga di dorong untuk tidak lupa menanam pohon.

 

Wawan S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *